TAPM Provinsi Jambi Dorong Penguatan Kinerja Pendamping Desa di Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Timur — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai langkah memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas fasilitasi Pendamping Desa di tingkat Kabupaten ,kecamatan maupun desa.





Dalam arahannya, Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Ia menekankan bahwa seluruh pendamping harus bekerja sesuai mandat Kepmendesa No. 294 serta memastikan percepatan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2025 berjalan tepat sasaran.

> “Penguatan kapasitas, koordinasi, serta kepatuhan pada regulasi adalah kunci agar pendamping mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Percepatan realisasi Dana Desa harus terencana dan tepat sasaran,” tegas Fajri.

Pada kesempatan yang sama, Jasmani, selaku PIC PPM dan Stunting, mengingatkan pentingnya memastikan Rembuk Stunting terlaksana dengan benar dan hasilnya masuk dalam dokumen APBDes Tahun 2026.

Sementara itu, Ira Safira, PIC Sarpras, memaparkan progres data pembangunan sesuai realisasi tahun 2025, termasuk capaian teknis yang perlu mendapat perhatian pendamping di lapangan.

Amirudin turut memaparkan perkembangan Badan Hukum BUMDes dan BUMDesma, serta progres pembentukan dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih, yang menjadi bagian strategis dalam penguatan ekonomi desa.

Rapat koordinasi ini mendapat sambutan hangat dari Koordinator TPP Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mengapresiasi penuh kehadiran TAPM Provinsi Jambi.

> “Terima kasih atas kehadiran Koordinator TAPM Provinsi Jambi dan seluruh tim. Kehadiran ini sangat penting untuk memastikan TPP Tanjab Timur bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab di kecamatan dan desa masing-masing,” ujarnya.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong kinerja TPP agar semakin efektif dalam mendampingi desa menuju pembangunan yang lebih maju, akuntabel, dan tepat sasaran.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya