Bersinergi Cegah Stunting, TAPM Provinsi Jambi Kolaborasi dalam FGD Konvergensi 2025


Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tingkat Konvergensi Stunting di Provinsi Jambi yang dilaksanakan bersama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal(Kemendes PDT RI), dengan dukungan Program INEY Tahap 2. FGD yang digelar pada 20 Oktober 2025 di Aula DP3AP2 Provinsi Jambi ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Kanwil Kementerian Agama, mitra pembangunan, TAPM kabupaten, serta TAPM Provinsi Jambi.Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan memperdalam pemahaman lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan serta penurunan angka stunting di Provinsi Jambi.Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan tujuh agenda utama hasil monev konvergensi stunting, yaitu:


  1. Data konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting provinsi, sebagai dasar menilai efektivitas program dan menentukan strategi intervensi yang tepat sasaran.
  2. Data desa pelaksana rembuk stunting, yang mencerminkan komitmen desa dalam perencanaan berbasis masalah gizi.
  3. Pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa tahun 2024–2025, untuk memastikan dukungan anggaran pada intervensi prioritas seperti gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan.
  4. Regulasi pendukung konvergensi stunting, yang menjamin keselarasan kebijakan dan koordinasi antar sektor.
  5. Inovasi dan praktik baik antar daerah, sebagai ruang berbagi pengalaman sukses dalam percepatan penurunan stunting.
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, guna menilai capaian dan menyempurnakan strategi pelaksanaan.
  7. Pembinaan pelaku dan penguatan kelembagaan konvergensi, dari tingkat desa hingga provinsi untuk memastikan keberlanjutan program.


Melalui kegiatan FGD ini, TAPM Provinsi Jambi bersama DP3AP2 Provinsi Jambi berkomitmen memperkuat sinergi antar instansi, memastikan setiap program berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas OPD, menyatukan langkah strategis, serta menumbuhkan komitmen bersama menuju Provinsi Jambi Bebas Stunting dan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing tinggi.

#TAPMProvjambi #CegahStuntingMulaiDariDesa #CegahStunting_itupenting





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya