BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa

Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa.

Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat.

Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang.

⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD

1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya.

Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah.

2. Minim komunikasi dengan masyarakat.

BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga.

3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa.

BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. Akibatnya, fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan hilang.

4. Kurang transparan dan tidak akuntabel.

Rapat, hasil musyawarah, dan laporan BPD jarang diumumkan secara terbuka. Padahal, rakyat berhak tahu apa yang dibahas atas nama mereka.

🔍 Refleksi

BPD bukan hanya simbol demokrasi, tetapi penentu arah desa.

Kalau BPD pasif, rakyat kehilangan suara. Kalau BPD tidak kritis, kebijakan bisa menyimpang. Kalau BPD diam, keadilan bisa lenyap.

🌱 Harapan

Saatnya BPD bangkit dan berani bersuara.

Kritik bukan berarti melawan, tapi bentuk tanggung jawab moral demi kemajuan desa.

Desa butuh BPD yang berani, cerdas, dan berpihak pada rakyat — bukan sekadar pelengkap dalam pemerintahan desa.

🌿 BPD: Penguat Demokrasi dan Harapan Desa

BPD memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa.

Sebagai wakil masyarakat di tingkat desa, BPD bukan sekadar lembaga formal, tetapi penjaga keseimbangan kekuasaan dan penyambung aspirasi masyarakat.

Agar peran itu semakin kuat, ada beberapa langkah positif yang bisa dilakukan.

💡 1. Tingkatkan Pemahaman dan Kapasitas

Anggota BPD perlu terus belajar — memahami aturan, peran, dan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan pengetahuan yang cukup, BPD bisa lebih percaya diri dalam musyawarah dan tidak mudah didominasi oleh pihak lain.

🤝 2. Bangun Komunikasi Aktif dengan Warga

BPD harus dekat dengan masyarakat.

Turun ke lapangan, mendengar langsung suara warga, dan menampung aspirasi mereka.

Dengan begitu, setiap keputusan desa benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan dari segelintir orang.

⚙️ 3. Jadilah Mitra Kritis, Bukan Sekadar Pendamping

Hubungan BPD dan Kepala Desa harus bersifat kemitraan yang sehat — saling mendukung tapi juga saling mengingatkan.

Kritik yang membangun adalah bagian dari tanggung jawab, bukan perlawanan.

📊 4. Utamakan Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan keputusan BPD sebaiknya terbuka untuk publik.

Buat laporan, sampaikan hasil musyawarah, dan umumkan agenda penting desa agar masyarakat tahu dan merasa dilibatkan.

🌱 5. Jadilah Teladan Demokrasi Desa

Sikap terbuka, jujur, disiplin, dan adil akan menjadikan BPD panutan bagi warga.

BPD yang solid dan berintegritas akan menciptakan desa yang damai, partisipatif, dan berkeadilan.

BPD adalah wajah demokrasi di desa.

Ketika BPD bekerja dengan hati dan tanggung jawab, desa akan tumbuh lebih kuat, rakyat lebih percaya, dan pembangunan lebih bermakna.

“BPD Hebat, Desa Bermartabat.”