Kolaborasi Hebat! Seluruh Pendamping Desa di Jambi Fasilitasi Desa Wujudkan Kopdes/Kelurahan Merah Putih”


Dalam semangat kolaborasi dan pemberdayaan, seluruh Pendamping Desa di Provinsi Jambi bergerak serentak memfasilitasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, TAPM, dan pemerintah kabupaten/kota, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Provinsi Jambi berhasil mencatat capaian dengan 759 desa  melakukan input dan pembaruan data KDMP dalam pelaksanaan Musdesus,
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pendamping desa tidak hanya mengawal administrasi, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring program Koperasi Desa Kelurahan Secara keseluruhan yang menunjukkan komitmen Desa dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi, tentu progres ini terlaksana karena Fasilitasi yang di lakukan Oleh Seluruh Pendamping Desa di provinsi Jambi di Semua Jenjang TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten PD dan PLd yang bekerja sesuai dengan lokasi Tugasnya Masing-masing

📊 Rincian Progres per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:

Kabupaten/Kota Jumlah Sudah Input/Edit
Kerinci 265 desa/kelurahan
Tebo 138 desa/kelurahan
Batanghari 90 desa/kelurahan
Tanjung Jabung Timur 61 desa/kelurahan
Sarolangun 50 desa/kelurahan
Tanjung Jabung Barat 49 desa/kelurahan
Bungo 34 desa/kelurahan
Kota Sungai Penuh 33 desa/kelurahan
Muaro Jambi 25 desa/kelurahan
Merangin 14 desa/kelurahan
  • Kabupaten Kerinci menempati posisi tertinggi dengan capaian 265 desa yang telah melakukan input data koperasi, menunjukkan tingkat partisipasi dan kesiapan yang sangat baik.
  • Kabupaten Tebo dan Batanghari juga menunjukkan progres signifikan dengan capaian di atas 100 desa.
  • Sementara itu, Merangin menjadi kabupaten dengan capaian terendah (14 desa), yang perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut untuk percepatan input data.
  • Secara umum, capaian  pelaksanaan Musdessus SE 8 menjadi indikator keberhasilan koordinasi antara TAPM, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Provinsi Jambi berada pada jalur yang sangat positif dalam pelaksanaan dan penguatan koperasi desa kelurahan Merah Putih (KDMP). Dengan pencapaian input data yang terus meningkat dan pelaksanaan Musdessus di seluruh wilayah, diharapkan koperasi desa di Jambi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya