TAPM Provinsi Jambi Perkuat Sinergi dengan OPD, Dorong Percepatan Program dan Realisasi Dana Desa 2025

 

Kota Jambi, 13 Oktober 2025 —

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi terus memperkuat langkah nyata dalam mendorong percepatan pembangunan desa dan optimalisasi penggunaan Dana Desa tahun 2025. Melalui koordinasi lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, TAPM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.


Pertemuan strategis yang digelar di Kantor DP3AP2 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tersebut dihadiri oleh Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, bersama tiga anggota TAPM lainnya — Jasmani, Amirudin, dan Ira Safira. Mereka berkoordinasi langsung dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas PMD Provinsi Jambi, Chairun Nasihin, untuk membahas berbagai agenda penting terkait program pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kesempatan itu, Chairun Nasihin menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan dedikasi seluruh TAPM dan pendamping desa se-Provinsi Jambi.

“Kami berterima kasih kepada TAPM Provinsi Jambi atas kerja keras dan fasilitasi yang selama ini telah dilakukan. Harapan kami, koordinasi rutin seperti ini tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga bisa diteruskan hingga ke tingkat kabupaten/kota agar seluruh kegiatan pendampingan desa berjalan optimal,” ujar Chairun.

  •        Adapun sejumlah agenda utama yang dibahas dalam koordinasi tersebut meliputi:
  • Penyerahan Laporan Triwulan III Pendampingan Desa Tahun 2025 (Juli–September),
  • Pembahasan Kepmen No. 294 Tahun 2025 tentang evaluasi kinerja layanan TAPM Provinsi,
  • Progres penyaluran Dana Desa (DD) dan BLT DD Tahap II serta identifikasi kendala di lapangan,
  • Sinkronisasi program percepatan penurunan stunting melalui aplikasi e-HDW,
  • Pemantauan progres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai langkah penguatan ekonomi desa.

Selain itu, TAPM juga menyoroti capaian realisasi kegiatan sarana dan prasarana (Sarpras) serta non-Sarpras sebagai indikator penting dalam evaluasi pelaksanaan Dana Desa di seluruh kabupaten/kota.

Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menegaskan bahwa koordinasi rutin dengan OPD menjadi bagian penting dalam menjaga sinergi antarinstansi serta memastikan seluruh kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan.

“Kami terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh OPD terkait untuk mempercepat realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa se-Provinsi Jambi. Selain memastikan progres penggunaan Dana Desa Tahun 2025, kami juga menyiapkan perencanaan program pendampingan tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran,” ungkap Fajri.

Melalui sinergi lintas sektor ini, TAPM Provinsi Jambi berkomitmen memastikan setiap program pembangunan desa — baik fisik maupun nonfisik — terlaksana secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi yang kuat antara TAPM dan OPD diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

📍 Lokasi: Jalan A. Yani, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
🕐 Waktu: Senin, 13 Oktober 2025 – Pukul 12.11 WIB
📸 Dokumentasi: TAPM Provinsi Jambi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya