TAPM Provinsi Jambi Hadiri Inservice Training (IST) Pendamping Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Secara Daring

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Inservice Training (IST) Pendamping Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi, penguatan kapasitas, serta pembinaan bagi seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Alberi Samra SE dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh TAPM Provinsi Jambi yang telah hadir dan memberikan dukungan serta motivasi kepada seluruh pendamping desa di wilayahnya. “Kehadiran TAPM Provinsi memberikan semangat baru bagi kami di kabupaten untuk terus bersinergi dan memperkuat peran pendamping desa dalam mendukung pembangunan desa,” ujarnya.

Dalam arahannya, Koordinator Provinsi TAPM Jambi, Ahmad Fajri, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor bagi TAPM Kabupaten dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. “Koordinasi yang terjalin dengan baik antara TAPM Provinsi, dengan pemprov Kabupaten dengan pemkab, dan seluruh Pendamping Desa ter koordinir maksimal di lapangan, insya Allah akan menghasilkan capaian yang lebih optimal,” karena kita adalah satu kesatuan dari Provinsi Hingga ke desa, ungkapnya.

Sementara itu, Jasmani, selaku TAPM Provinsi yang membidangi data Indeks Desa (ID) menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap Indeks Desa (ID) dan bagaimana hasil analisis per indikator dapat menjadi rekomendasi dalam Musyawarah Desa (Musdes) RKP Desa. “Data ini jangan sampai hanya menjadi laporan, tetapi harus di implementasikan dalam perencanaan desa agar berdampak nyata. Lebih lanjut di sampaikan aplikasi eHDW, agar benar-benar di fasilitasi dengan baik dengan seluruh KPM di kabupaten Tanjung jabung Timur, Pendamping Desa harus paham Aplikasi eHDW karena ketika seluruh pendamping desa memahami sistemnya, maka akan lebih mudah dalam memfasilitasi kader KPM di desa dampingannya,” jelasnya.

Amirudin, TAPM bidang ekonomi, menegaskan pentingnya pelaksanaan Musdes khusus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar benar-benar difasilitasi dan dikawal oleh seluruh pendamping desa. “Musdes KDMP ini harus kita kawal bersama agar berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang tepat bagi penguatan ekonomi desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ira Safira, TAPM bidang sarana prasarana, mengingatkan seluruh pendamping desa untuk lebih teliti dalam melakukan pembaruan data sarpras dan non-sarpras. “Kesalahan data bisa menimbulkan kesalahan tafsir, apalagi data tersebut menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang selalu diperbarui dan dilaporkan ke Kementerian Desa PDT  RI,” tegasnya.

Kegiatan IST ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas, koordinasi, dan semangat kolaborasi antar pendamping desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh tenaga pendamping desa semakin solid, responsif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera. di Provinsi Jambi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya