Peran Strategis BPD dalam Pembangunan Desa

 Peran dan Fungsi (Tugas Pokok dan Fungsi / Tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Berikut penjelasan lengkapnya 👇

1. Peran BPD

     BPD memiliki peran strategis sebagai:

  • Wadah aspirasi masyarakat desa.
    BPD menjadi saluran utama bagi warga untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa.

  • Lembaga kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah desa.
    BPD memastikan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat.

  • Mitra kerja kepala desa.
    BPD bersama kepala desa menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik (Good Governance).

2. Fungsi BPD

    Mengacu pada Pasal 31 UU Desa dan Pasal 32 Permendagri 110/2016, fungsi utama BPD meliputi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa.
    → Termasuk APBDes, RPJMDes, RKPDes, dan peraturan lainnya.

  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
    → BPD menghimpun masukan dari warga dan memperjuangkannya dalam musyawarah desa atau forum resmi pemerintahan desa.

  3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
    → Termasuk dalam hal pelaksanaan peraturan desa, APBDes, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas BPD (Tupoksi)

    Secara operasional, tugas BPD antara lain:

  • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

  • Menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes).

  • Menyusun peraturan tata tertib BPD.

  • Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkatnya.

  • Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

  • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

4. Hak dan Kewajiban BPD

    Hak:

  • Meminta keterangan kepada pemerintah desa.

  • Menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah desa.

  • Mendapatkan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa.

    Kewajiban:

  • Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender.

  • Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

  • Mengamalkan Pancasila dan menaati peraturan perundang-undangan.

  • Menjaga norma, etika, dan keutuhan masyarakat desa.

Kesimpulan Singkatnya

BPD = Aspiratif + Legislatif + Kontrol Sosial
BPD bukan oposisi pemerintah desa, tetapi mitra sejajar dalam membangun desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya