Desa sebagai Fondasi, Pendamping sebagai Penggerak: Refleksi HDN 2026 di Jambi

Refleksi Hari Desa Nasional 2026

Memperkuat Pendampingan Desa di Provinsi Jambi

Peringatan Hari Desa Nasional (HDN) 2026 menjadi ruang refleksi atas perjalanan dan tantangan pembangunan desa, khususnya dalam konteks pendampingan desa di Provinsi Jambi. Dengan 1.414 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota, desa merupakan pilar utama pembangunan daerah sekaligus fondasi Indonesia dari pinggiran.

Dalam lanskap kebijakan yang terus berubah dan tantangan desa yang semakin kompleks, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) memegang peran strategis. Pendamping desa bukan sekadar pelaksana program, tetapi fasilitator pembangunan, penguat kapasitas pemerintah desa, serta jembatan aspirasi antara desa dan pemerintah pusat.

Koordinator Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendamping desa se-Provinsi Jambi yang hingga awal tahun 2026 tetap bertahan dan berkomitmen mengabdi. Di tengah berbagai keterbatasan dan dinamika kebijakan, dedikasi pendamping desa mencerminkan semangat pengabdian yang konsisten dalam mewujudkan cita-cita Bangun Desa, Bangun Indonesia.

Menurutnya, pendamping desa di Jambi telah berperan aktif dalam mendorong tata kelola pembangunan desa yang lebih baik, mulai dari pengelolaan Dana Desa, penguatan kelembagaan, hingga fasilitasi program-program prioritas nasional seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, Koperasi Desa kelurahan Merah Putih (KDMP) ketahanan pangan desa.

Ke depan, Ahmad Fajri berharap kinerja TPP Provinsi Jambi terus ditingkatkan, sejalan dengan tuntutan peran yang semakin kompleks. Pendamping desa dituntut menjadi fasilitator yang profesional, adaptif, dan dapat diandalkan, sekaligus mampu menyampaikan arah kebijakan dan aspirasi Kementerian Desa PDT RI secara tepat dan kontekstual kepada pemerintah desa.

Refleksi HDN 2026 menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas pendampingan. Sinergi antara pendamping desa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci untuk memastikan pembangunan desa di Provinsi Jambi berjalan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Dari Jambi, semangat pengabdian pendamping desa terus menguat—menjadi penggerak perubahan, penjaga harapan desa, dan bagian penting dalam membangun Indonesia dari desa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya