Rp421,7 Miliar Dana Desa Digelontorkan ke Jambi Tahun 2026, Perkuat Desa sebagai Pilar Pembangunan Daerah

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan berbasis desa. Pada Tahun Anggaran 2026, Provinsi Jambi memperoleh Pagu Dana Desa sebesar Rp421.752.161.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut akan disalurkan kepada 1.414 desa yang tersebar di 131 kecamatan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.



Alokasi Dana Desa ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal desa secara berkelanjutan. Seluruh wilayah di Provinsi Jambi akan merasakan manfaatnya, mulai dari Kabupaten Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, hingga Kota Sungai Penuh.


Berdasarkan klasifikasi status desa, alokasi Dana Desa Tahun 2026 menunjukkan keberpihakan pada penguatan desa yang berdaya saing. Desa berstatus Maju menerima alokasi terbesar mencapai Rp148,8 miliar, disusul desa Mandiri sebesar Rp138,8 miliar, serta desa Berkembang sebesar Rp126,1 miliar. Sementara itu, desa Tertinggal tetap mendapat perhatian khusus dengan alokasi sekitar Rp 8 miliar sebagai upaya percepatan peningkatan status desa.


Dengan besarnya Pagu Dana Desa yang dikucurkan, Pemerintah Provinsi Jambi menekankan pentingnya pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Dana Desa diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi penggerak utama ketahanan pangan, pengembangan BUM Desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di desa.


Melalui pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dan berkelanjutan, desa-desa di Provinsi Jambi diharapkan semakin mandiri, tangguh, dan mampu menjadi fondasi utama pembangunan daerah dan nasional.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya