Dana Desa Bukan Sekadar Anggaran, Ini Peran Pentingnya bagi Kemajuan Desa dalam Dialog TVRI Jambi

Jambi – Pemanfaatan Dana Desa yang efektif dan percepatan penurunan stunting menjadi topik utama dalam program bincang santai yang disiarkan TVRI Jambi. Dalam dialog tersebut, hadir sebagai narasumber Ahmad Fajri Koordinator Pendamping Desa Prov.Jambi dan Darma Etika Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kab.Muaro Jambi yang membahas berbagai aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Fajri menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendampingi pemerintah desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program pembangunan desa. Pendampingan yang optimal diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Darma Etika menyoroti pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, desa memiliki peran penting dalam mendukung program konvergensi stunting melalui pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran, didukung data yang akurat dan keterlibatan aktif masyarakat.Komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan terbitnya Perbup Nomor 3 tahun 2023 tentang peran kewenangan desa dalam percepatan penurunan stunting dan  disambut baik dg komitmen Pemdes dalam penganggaran Dana Desa  tahun  2026 sebesar Rp. 10.546.757.640 untuk bidang kesehatan,ini menunjukkan bahwa paradigma berfikir desa telah masuk dalam tataran menjawab isu isu strategis dan berdaya manfaat bagi masyarakat desa

Selain itu, penggunaan aplikasi Elektronik Human Development Worker (eHDW) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemantauan dan pelaporan kondisi stunting di desa. Melalui data yang terintegrasi, berbagai permasalahan dapat diidentifikasi lebih cepat sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

Melalui dialog ini, masyarakat diajak untuk lebih memahami pentingnya Dana Desa, peran pendamping desa, serta kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pembangunan desa yang berhasil tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Dana Desa adalah investasi masa depan desa. Ketika dikelola dengan baik dan didukung pendampingan yang kuat, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat serta menjadi fondasi bagi lahirnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera."


Sumber: Media Informasi TPP Provinsi Jambi

Editor: Tim Publikasi TPP Provinsi Jambi

Foto: Dokumentasi TVRI Jambi https://youtu.be/3xuxAYNxFh0?si=VgL7klooFunUPlZh

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
Baca selengkapnya