Postingan

TAPM Provinsi Jambi Menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Se Kabupaten di Tanjung Jabung Barat

Gambar
Tanjung Jabung Barat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai langkah memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas fasilitasi Pendamping Desa di tingkat Kabupaten ,kecamatan maupun desa. Dalam arahannya, Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Ia menekankan bahwa seluruh pendamping harus bekerja sesuai mandat Kepmendesa No. 294 serta memastikan percepatan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2025 berjalan tepat sasaran. “Penguatan kapasitas, koordinasi, serta kepatuhan pada regulasi adalah kunci agar pendamping mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Percepatan realisasi Dana Desa harus terencana dan tepat sasaran,” tegas Fajri. Pada kesempatan yang sama, Jasmani, selaku PIC PPM dan Stunting, mengingatkan pentingnya memastikan Rembuk Stunting terlaksana dengan benar dan hasilnya masuk dalam do...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TAPM Provinsi Jambi Dorong Penguatan Kinerja Pendamping Desa di Tanjung Jabung Timur

Gambar
Tanjung Jabung Timur — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai langkah memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas fasilitasi Pendamping Desa di tingkat Kabupaten ,kecamatan maupun desa. Dalam arahannya, Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Ia menekankan bahwa seluruh pendamping harus bekerja sesuai mandat Kepmendesa No. 294 serta memastikan percepatan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2025 berjalan tepat sasaran. > “Penguatan kapasitas, koordinasi, serta kepatuhan pada regulasi adalah kunci agar pendamping mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Percepatan realisasi Dana Desa harus terencana dan tepat sasaran,” tegas Fajri. Pada kesempatan yang sama, Jasmani, selaku PIC PPM dan Stunting, mengingatkan pentingnya memastikan Rembuk Stunting terlaksana dengan benar dan hasilnya masuk da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peran Strategis BPD dalam Pembangunan Desa

  Peran dan Fungsi (Tugas Pokok dan Fungsi / Tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD . Berikut penjelasan lengkapnya 👇 1. Peran BPD        BPD memiliki peran strategis sebagai: Wadah aspirasi masyarakat desa. BPD menjadi saluran utama bagi warga untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Lembaga kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah desa. BPD memastikan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat. Mitra kerja kepala desa. BPD bersama kepala desa menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa yang saling mendukung dalam mewujudkan t...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kolaborasi Hebat! Seluruh Pendamping Desa di Jambi Fasilitasi Desa Wujudkan Kopdes/Kelurahan Merah Putih”

Gambar
Dalam semangat kolaborasi dan pemberdayaan, seluruh Pendamping Desa di Provinsi Jambi bergerak serentak memfasilitasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, TAPM, dan pemerintah kabupaten/kota , Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Provinsi Jambi berhasil mencatat capaian dengan 759 desa  melakukan input dan pembaruan data KDMP dalam pelaksanaan Musdesus, Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pendamping desa tidak hanya mengawal administrasi, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring program Koperasi Desa Kelurahan  Secara keseluruhan yang menunjukkan komitmen Desa dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi, tentu progres ini terlaksana karena Fasilitasi yang di lakukan Oleh Seluruh Pendamping Desa di provinsi Jambi di Semua Jenjang TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten PD dan PLd yang bekerja sesuai...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Bersinergi Cegah Stunting, TAPM Provinsi Jambi Kolaborasi dalam FGD Konvergensi 2025

Gambar
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tingkat Konvergensi Stunting di Provinsi Jambi yang dilaksanakan bersama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal(Kemendes PDT RI), dengan dukungan Program INEY Tahap 2. FGD yang digelar pada 20 Oktober 2025 di Aula DP3AP2 Provinsi Jambi ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Kanwil Kementerian Agama, mitra pembangunan, TAPM kabupaten, serta TAPM Provinsi Jambi.Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan memperdalam pemahaman lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan serta penurunan angka stunting di Provinsi Jambi.Dalam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...
1 komentar
Baca selengkapnya

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...
2 komentar
Baca selengkapnya