tppprov_jambi

Dalam semangat kolaborasi dan pemberdayaan, seluruh Pendamping Desa di Provinsi Jambi bergerak serentak memfasilitasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, TAPM, dan pemerintah kabupaten/kota , Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Provinsi Jambi berhasil mencatat capaian dengan 759 desa  melakukan input dan pembaruan data KDMP dalam pelaksanaan Musdesus, Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pendamping desa tidak hanya mengawal administrasi, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring program Koperasi Desa Kelurahan  Secara keseluruhan yang menunjukkan komitmen Desa dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi, tentu progres ini terlaksana karena Fasilitasi yang di lakukan Oleh Seluruh Pendamping Desa di provinsi Jambi di Semua Jenjang TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten PD dan PLd yang bekerja sesuai...

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tingkat Konvergensi Stunting di Provinsi Jambi yang dilaksanakan bersama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal(Kemendes PDT RI), dengan dukungan Program INEY Tahap 2. FGD yang digelar pada 20 Oktober 2025 di Aula DP3AP2 Provinsi Jambi ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Kanwil Kementerian Agama, mitra pembangunan, TAPM kabupaten, serta TAPM Provinsi Jambi.Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan memperdalam pemahaman lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan serta penurunan angka stunting di Provinsi Jambi.Dalam...

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Inservice Training (IST) Pendamping Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi, penguatan kapasitas, serta pembinaan bagi seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Alberi Samra SE dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh TAPM Provinsi Jambi yang telah hadir dan memberikan dukungan serta motivasi kepada seluruh pendamping desa di wilayahnya. “Kehadiran TAPM Provinsi memberikan semangat baru bagi kami di kabupaten untuk terus bersinergi dan memperkuat peran pendamping desa dalam mendukung pembangunan desa,” ujarnya. Dalam arahannya, Koordinator Provinsi TAPM Jambi, Ahmad Fajri , menekankan pentingnya sinergi lintas sektor bagi TAPM Kabupaten dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah . “Koordin...

Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...

  Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung upaya nasional percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan aplikasi Elektronik Human Development Worker (e-HDW) . Aplikasi ini menjadi instrumen utama bagi desa dalam melakukan pemantauan konvergensi layanan serta pelaporan kinerja kader Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat desa. Hingga 30 September 2025 , capaian penggunaan aplikasi eHDW di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Seluruh desa di kabupaten/kota telah mengakses sistem ini sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi, dengan sebagian besar desa telah mencatat tingkat konvergensi di atas 40% Data tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan peran aktif Kader Pembangunan Manusia (KPM) , dan Pendamping Desa (PD) , dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melakukan pendampingan dan pemutakhiran data secara berkala. Proses pemantauan dilakukan berjenjang, mulai dari KPM yang menginput...

  Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk membantu desa dalam memantau, melaporkan, dan mempercepat penanganan masalah stunting serta program pembangunan manusia di tingkat desa. 1. Meningkatkan Akurasi Data Dengan eHDW, data mengenai keluarga berisiko stunting, ibu hamil, balita,calon pengantin(catin) dan kondisi sanitasi dapat dicatat secara real time dan lebih akurat . Hal ini memudahkan desa dalam mengambil kebijakan berbasis data yang valid. 2. Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Aplikasi ini menjadi wadah integrasi antara kader pembangunan manusia (KPM), bidan desa, kader posyandu, dan perangkat desa. Semua pihak dapat melihat data yang sama sehingga koordinasi dan tindak lanjut menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. 3. Mempermudah Pelaporan dan Monitoring Desa tidak perlu lagi membuat laporan manual. Melalui eHDW, laporan perkembangan konvergensi stunting dapat diakses oleh pemerintah kecamatan, kabupaten, ...

  Kota Jambi, 13 Oktober 2025 — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi terus memperkuat langkah nyata dalam mendorong percepatan pembangunan desa dan optimalisasi penggunaan Dana Desa tahun 2025. Melalui koordinasi lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, TAPM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pertemuan strategis yang digelar di Kantor DP3AP2 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tersebut dihadiri oleh Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri , bersama tiga anggota TAPM lainnya — Jasmani, Amirudin, dan Ira Safira . Mereka berkoordinasi langsung dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas PMD Provinsi Jambi, Chairun Nasihin , untuk membahas berbagai agenda penting terkait program pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kesempatan itu, Chairun Nasihin menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan dedikasi seluruh TAPM dan pendamping desa se-Provinsi...

  Jambi — Kinerja pendampingan desa di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif sepanjang Triwulan III (Juli–September) 2025. Berdasarkan laporan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi, sebanyak 51% dari 1.414 desa telah melaksanakan Rembuk Stunting , sebagai langkah nyata dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah pedesaan. Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri , menyebutkan bahwa capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran desa untuk mengintegrasikan isu kesehatan dan gizi ke dalam perencanaan pembangunan desa. Lebih lanjut di uraikan oleh Jasmani PIC penangan Stunting TAPM provinsi Jambi mengungkapkan Manfaat Rembuk Stunting bagi Desa: 1. Menentukan Arah Kebijakan : Desa dapat merumuskan langkah nyata pencegahan dan penanganan stunting. 2.   Sinergi Lintas Sektor : Menguatkan kolaborasi antara pemerintah desa, dengan Kader KPM,Posyandu dan masyarakat yang perduli dengan kesehatan masyarakat dalam forum Rum...

Jambi – Dalam momentum peringatan Hari Bhakti Pendamping Desa , Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal  Hasman Ma’ani , menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi yang mendalam kepada seluruh Pendamping Desa di Indonesia. Dalam pesannya, Hasman Ma’ani menegaskan bahwa Pendamping Desa merupakan ujung tombak dalam memperkuat kemandirian dan daya saing desa, dengan tetap menjunjung tinggi idealisme dan integritas dalam setiap langkah pengabdian.  “Pendamping Desa yang tangguh tersebar di seluruh persada NKRI senantiasa menjunjung tinggi idealisme dan integritas. Mereka menjadi motor penggerak capaian 12 rencana aksi strategis Kementerian Desa PDTT yang bertujuan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing desa,” ujarnya. Lebih lanjut, Pak Hasman menekankan bahwa upaya para Pendamping Desa merupakan bagian dari pengejawantahan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 , melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Koperas...

  Jambi – Progres penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2025 di Provinsi Jambi menunjukkan capaian positif. Dari total pagu sebesar Rp1,19 triliun, realisasi penyaluran telah mencapai 88,63 persen. Kabupaten Sarolangun tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi yakni 100,07 persen, disusul Tanjung Jabung Barat (97,99 persen), dan Tebo (95,88 persen). Sementara itu, kabupaten dengan capaian terendah adalah Bungo dengan 69,46 persen. Dari sisi dokumen administrasi, sebanyak 1.410 desa sudah menetapkan Perdes APBDes (hanya 4 desa belum), dan 1.409 desa telah menetapkan Perkades KPM BLT Desa (tersisa 5 desa belum). Untuk penyaluran tahap I, dana yang sudah disalurkan mencapai Rp362,5 miliar (60,10 persen), sementara tahap II baru terealisasi Rp186,49 miliar (30,92 persen). Kegiatan supervisi dan monitoring ini juga melibatkan Tenaga Pendamping Profesional (TPP)  Se Provinsi Jambi di semua Jenjang dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi ,  Tenaga Ahli Pemberda...