Postingan

Bukan Sekadar Angka: Membaca Wajah 1.414 Desa di Provinsi Jambi

Gambar
Potret 1.414 Desa di Jambi: Potensi Besar, Tantangan Nyata, dan Harapan Desa Masa Depan JAMBI — Sebanyak 1.414 desa di Provinsi Jambi menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada sekadar angka. Di balik data desa, terlihat potensi ekonomi yang beragam, akses internet yang semakin luas, sekaligus tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan, kebencanaan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Data yang dihimpun dari desa-desa di Provinsi Jambi memberikan gambaran menarik tentang kondisi pembangunan desa saat ini. Data tersebut bukan hanya menjadi kumpulan angka, tetapi dapat menjadi pijakan penting untuk menentukan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. Internet Menjangkau Mayoritas Desa Salah satu gambaran positif terlihat dari akses internet. Dari 1.414 desa yang terdata, 1.306 desa atau sekitar 92,4 persen telah memiliki akses internet. Angka ini menunjukkan bahwa konektivitas digital semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Internet membuka peluang yang...

Dana Desa Bukan Sekadar Anggaran, Ini Peran Pentingnya bagi Kemajuan Desa dalam Dialog TVRI Jambi

Gambar
Jambi – Pemanfaatan Dana Desa yang efektif dan percepatan penurunan stunting menjadi topik utama dalam program bincang santai yang disiarkan TVRI Jambi. Dalam dialog tersebut, hadir sebagai narasumber Ahmad Fajri Koordinator Pendamping Desa Prov.Jambi dan Darma Etika Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kab.Muaro Jambi yang membahas berbagai aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemaparannya, Ahmad Fajri menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendampingi pemerintah desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program pembangunan desa. Pendampingan yang optimal diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan...

Rapat Koordinasi TPP Provinsi Jambi

Gambar
Rapat Koordinasi Bulanan TPP Provinsi Jambi Perkuat Sinergi Pendampingan dan Pembangunan Desa Dalam upaya meningkatkan efektivitas pendampingan desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan Tahun 2026 yang diikuti oleh TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/Kota, serta Koordinator Kecamatan. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada sesi awal, peserta mendapatkan penguatan teknis terkait penggunaan DRP V3 (versi terbaru). Materi yang disampaikan bertujuan meningkatkan kualitas dan akurasi pelaporan pendampingan desa. Selain itu, berbagai kendala yang dihadapi pendamping di lapangan dibahas secara terbuka melalui forum diskusi dan tanya jawab sehingga dapat ditemukan solusi dan langkah tindak lanjut yang tepat. Rapat juga menyoroti progres penyaluran Dana Desa Tahun 2026 yang menjadi salah satu instrumen utama pembangunan desa. Berb...

Pendamping Desa sebagai Garda Perubahan: Refleksi Hari Desa Nasional 2026 di Provinsi Jambi

Gambar
Hari Desa Nasional merupakan peringatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghargai dan menegaskan peran penting desa dalam pembangunan nasional. Hari ini diperingati setiap tanggal 15 Januari berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 31 Juli 2024. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum pengakuan dan penguatan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia.  Peringatan ini resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 2024 pada Agustus 2024 dan mulai pertama kali diperingati pada tanggal 15 Januari 2025. Meskipun merupakan peringatan nasional, Hari Desa Nasional bukan merupakan hari libur nasional. Pemerintah menyatakan bahwa Hari Desa Nasional adalah momen untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen bangsa mengenai pentingnya peran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Hari Desa Nasional buka...

Desa sebagai Fondasi, Pendamping sebagai Penggerak: Refleksi HDN 2026 di Jambi

Gambar
Refleksi Hari Desa Nasional 2026 Memperkuat Pendampingan Desa di Provinsi Jambi Peringatan Hari Desa Nasional (HDN) 2026 menjadi ruang refleksi atas perjalanan dan tantangan pembangunan desa, khususnya dalam konteks pendampingan desa di Provinsi Jambi. Dengan 1.414 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota, desa merupakan pilar utama pembangunan daerah sekaligus fondasi Indonesia dari pinggiran. Dalam lanskap kebijakan yang terus berubah dan tantangan desa yang semakin kompleks, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) memegang peran strategis. Pendamping desa bukan sekadar pelaksana program, tetapi fasilitator pembangunan, penguat kapasitas pemerintah desa, serta jembatan aspirasi antara desa dan pemerintah pusat. Koordinator Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendamping desa se-Provinsi Jambi yang hingga awal tahun 2026 tetap bertahan dan berkomitmen mengabdi. Di tengah berbagai keterbatasan dan dinamika kebijakan, dedikasi pendamping desa mencerminkan semang...

Rp421,7 Miliar Dana Desa Digelontorkan ke Jambi Tahun 2026, Perkuat Desa sebagai Pilar Pembangunan Daerah

Gambar
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan berbasis desa. Pada Tahun Anggaran 2026, Provinsi Jambi memperoleh Pagu Dana Desa sebesar Rp421.752.161.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut akan disalurkan kepada 1.414 desa yang tersebar di 131 kecamatan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Alokasi Dana Desa ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal desa secara berkelanjutan. Seluruh wilayah di Provinsi Jambi akan merasakan manfaatnya, mulai dari Kabupaten Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, hingga Kota Sungai Penuh. Berdasarkan klasifikasi status desa, alokasi Dana Desa Tahun 2026 menunjukkan keberpihakan pada penguatan desa yang berdaya saing. Desa berstatus Maju menerima alokasi terbesar mencapai Rp148,8 miliar, disusul desa Man...

TAPM Provinsi Jambi Menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Se Kabupaten di Tanjung Jabung Barat

Gambar
Tanjung Jabung Barat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai langkah memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas fasilitasi Pendamping Desa di tingkat Kabupaten ,kecamatan maupun desa. Dalam arahannya, Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Ia menekankan bahwa seluruh pendamping harus bekerja sesuai mandat Kepmendesa No. 294 serta memastikan percepatan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2025 berjalan tepat sasaran. “Penguatan kapasitas, koordinasi, serta kepatuhan pada regulasi adalah kunci agar pendamping mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Percepatan realisasi Dana Desa harus terencana dan tepat sasaran,” tegas Fajri. Pada kesempatan yang sama, Jasmani, selaku PIC PPM dan Stunting, mengingatkan pentingnya memastikan Rembuk Stunting terlaksana dengan benar dan hasilnya masuk dalam do...

TAPM Provinsi Jambi Dorong Penguatan Kinerja Pendamping Desa di Tanjung Jabung Timur

Gambar
Tanjung Jabung Timur — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai langkah memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas fasilitasi Pendamping Desa di tingkat Kabupaten ,kecamatan maupun desa. Dalam arahannya, Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Ia menekankan bahwa seluruh pendamping harus bekerja sesuai mandat Kepmendesa No. 294 serta memastikan percepatan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2025 berjalan tepat sasaran. > “Penguatan kapasitas, koordinasi, serta kepatuhan pada regulasi adalah kunci agar pendamping mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Percepatan realisasi Dana Desa harus terencana dan tepat sasaran,” tegas Fajri. Pada kesempatan yang sama, Jasmani, selaku PIC PPM dan Stunting, mengingatkan pentingnya memastikan Rembuk Stunting terlaksana dengan benar dan hasilnya masuk da...

Peran Strategis BPD dalam Pembangunan Desa

  Peran dan Fungsi (Tugas Pokok dan Fungsi / Tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD . Berikut penjelasan lengkapnya 👇 1. Peran BPD        BPD memiliki peran strategis sebagai: Wadah aspirasi masyarakat desa. BPD menjadi saluran utama bagi warga untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Lembaga kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah desa. BPD memastikan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat. Mitra kerja kepala desa. BPD bersama kepala desa menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa yang saling mendukung dalam mewujudkan t...

Kolaborasi Hebat! Seluruh Pendamping Desa di Jambi Fasilitasi Desa Wujudkan Kopdes/Kelurahan Merah Putih”

Gambar
Dalam semangat kolaborasi dan pemberdayaan, seluruh Pendamping Desa di Provinsi Jambi bergerak serentak memfasilitasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, TAPM, dan pemerintah kabupaten/kota , Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Provinsi Jambi berhasil mencatat capaian dengan 759 desa  melakukan input dan pembaruan data KDMP dalam pelaksanaan Musdesus, Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pendamping desa tidak hanya mengawal administrasi, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring program Koperasi Desa Kelurahan  Secara keseluruhan yang menunjukkan komitmen Desa dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi, tentu progres ini terlaksana karena Fasilitasi yang di lakukan Oleh Seluruh Pendamping Desa di provinsi Jambi di Semua Jenjang TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten PD dan PLd yang bekerja sesuai...

Bersinergi Cegah Stunting, TAPM Provinsi Jambi Kolaborasi dalam FGD Konvergensi 2025

Gambar
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tingkat Konvergensi Stunting di Provinsi Jambi yang dilaksanakan bersama Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal(Kemendes PDT RI), dengan dukungan Program INEY Tahap 2. FGD yang digelar pada 20 Oktober 2025 di Aula DP3AP2 Provinsi Jambi ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Kanwil Kementerian Agama, mitra pembangunan, TAPM kabupaten, serta TAPM Provinsi Jambi.Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi dan memperdalam pemahaman lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan serta penurunan angka stunting di Provinsi Jambi.Dalam...

BPD Suara Masyarakat yang mulai Redup

Melawan Lupa Secara ideal, BPD adalah jantung demokrasi di desa. Lembaga ini dibentuk agar rakyat punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi, mengawasi kepala desa, dan mengawal arah pembangunan agar tidak melenceng dari kepentingan masyarakat. Namun, di banyak desa, fungsi itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPD kadang hanya hadir di atas kertas — tidak kritis, tidak aktif, bahkan terkesan diam saat kebijakan desa menyimpang. ⚠️ Kritik Terhadap Kinerja BPD 1. Kurang memahami fungsi dan wewenangnya. Banyak anggota BPD tidak benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap kepala desa lemah. 2. Minim komunikasi dengan masyarakat. BPD seharusnya menampung aspirasi rakyat, tetapi justru jarang turun ke lapangan. Warga tidak tahu siapa anggota BPD-nya, dan BPD tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan warga. 3. Terlalu dekat dengan pemerintah desa. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis sering berubah menjadi “teman akrab” kepala desa. A...

"Menteri Desa Masuk 3 Besar Terbaik, Pendamping Desa Jambi Ucapkan Selamat dan Bangga!"

Gambar
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri Desa Tinggi, Yandri Susanto Masuk 3 Besar Menteri Terbaik Kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes PDT) Bapak Yandri Susanto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau menempatkannya di tiga besar menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju. Pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan dan program pembangunan desa yang dinilai semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinan Yandri Susanto, berbagai inovasi dan terobosan seperti penguatan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan penurunan stunting berbasis desa, hingga peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terus menunjukkan hasil positif. Atas capaian tersebut, Pendamping Desa se-Provinsi Jambi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Yandri Susanto, atas dedikasi dan kinerja luar biasa dalam membangun desa yang maju, mandiri, ...

TAPM Provinsi Jambi Hadiri Inservice Training (IST) Pendamping Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Secara Daring

Gambar
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Inservice Training (IST) Pendamping Desa se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi, penguatan kapasitas, serta pembinaan bagi seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Alberi Samra SE dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh TAPM Provinsi Jambi yang telah hadir dan memberikan dukungan serta motivasi kepada seluruh pendamping desa di wilayahnya. “Kehadiran TAPM Provinsi memberikan semangat baru bagi kami di kabupaten untuk terus bersinergi dan memperkuat peran pendamping desa dalam mendukung pembangunan desa,” ujarnya. Dalam arahannya, Koordinator Provinsi TAPM Jambi, Ahmad Fajri , menekankan pentingnya sinergi lintas sektor bagi TAPM Kabupaten dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah . “Koordin...

248 Desa di Jambi Belum Terima DD Tahap 2, TAPM Provinsi dan DP3AP2 Gerak Cepat Koordinasi ke KPPN

Gambar
Jambi, 16 Oktober 2025 —Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025, Tim TAPM Provinsi Jambi bersama Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melakukan koordinasi dengan KPPN Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid PMD Chairun Nasihin, S.Sos., M.E. bersama jajaran bidang, didampingi oleh Korprov TPP Provinsi Jambi Ahmad Fajri dan tim TAPM lainnya. Dari hasil koordinasi diperoleh beberapa poin penting, di antaranya: 1. Berdasarkan data aplikasi OM-SPAN, masih terdapat 248 desa di Provinsi Jambi yang belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap II, dengan rincian sebegai berikut: Bungo (26 desa), Merangin (40), Muaro Jambi (63), Tebo (7), Tanjab Barat (5), Tanjab Timur (22), Sungai Penuh (17), Kerinci (36), dan Batanghari (32 desa).2. Penundaan (tunda salur) ini merupakan kebijakan langsung dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, sehingga pihak Kanw...

Capaian Data Konvergensi Melalui Aplikasi eHDW Provinsi Jambi

Gambar
  Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung upaya nasional percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan aplikasi Elektronik Human Development Worker (e-HDW) . Aplikasi ini menjadi instrumen utama bagi desa dalam melakukan pemantauan konvergensi layanan serta pelaporan kinerja kader Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat desa. Hingga 30 September 2025 , capaian penggunaan aplikasi eHDW di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Seluruh desa di kabupaten/kota telah mengakses sistem ini sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi, dengan sebagian besar desa telah mencatat tingkat konvergensi di atas 40% Data tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan peran aktif Kader Pembangunan Manusia (KPM) , dan Pendamping Desa (PD) , dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam melakukan pendampingan dan pemutakhiran data secara berkala. Proses pemantauan dilakukan berjenjang, mulai dari KPM yang menginput...

Pentingnya Aplikasi eHDW bagi Desa

Gambar
  Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk membantu desa dalam memantau, melaporkan, dan mempercepat penanganan masalah stunting serta program pembangunan manusia di tingkat desa. 1. Meningkatkan Akurasi Data Dengan eHDW, data mengenai keluarga berisiko stunting, ibu hamil, balita,calon pengantin(catin) dan kondisi sanitasi dapat dicatat secara real time dan lebih akurat . Hal ini memudahkan desa dalam mengambil kebijakan berbasis data yang valid. 2. Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Aplikasi ini menjadi wadah integrasi antara kader pembangunan manusia (KPM), bidan desa, kader posyandu, dan perangkat desa. Semua pihak dapat melihat data yang sama sehingga koordinasi dan tindak lanjut menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. 3. Mempermudah Pelaporan dan Monitoring Desa tidak perlu lagi membuat laporan manual. Melalui eHDW, laporan perkembangan konvergensi stunting dapat diakses oleh pemerintah kecamatan, kabupaten, ...

TAPM Provinsi Jambi Perkuat Sinergi dengan OPD, Dorong Percepatan Program dan Realisasi Dana Desa 2025

Gambar
  Kota Jambi, 13 Oktober 2025 — Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi terus memperkuat langkah nyata dalam mendorong percepatan pembangunan desa dan optimalisasi penggunaan Dana Desa tahun 2025. Melalui koordinasi lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, TAPM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pertemuan strategis yang digelar di Kantor DP3AP2 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tersebut dihadiri oleh Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri , bersama tiga anggota TAPM lainnya — Jasmani, Amirudin, dan Ira Safira . Mereka berkoordinasi langsung dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas PMD Provinsi Jambi, Chairun Nasihin , untuk membahas berbagai agenda penting terkait program pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kesempatan itu, Chairun Nasihin menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan dedikasi seluruh TAPM dan pendamping desa se-Provinsi...

“Desa Bergerak, Jambi Maju!” — Pendamping Desa Bawa Perubahan Nyata

  Jambi — Kinerja pendampingan desa di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif sepanjang Triwulan III (Juli–September) 2025. Berdasarkan laporan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jambi, sebanyak 51% dari 1.414 desa telah melaksanakan Rembuk Stunting , sebagai langkah nyata dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah pedesaan. Koordinator TAPM Provinsi Jambi, Ahmad Fajri , menyebutkan bahwa capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran desa untuk mengintegrasikan isu kesehatan dan gizi ke dalam perencanaan pembangunan desa. Lebih lanjut di uraikan oleh Jasmani PIC penangan Stunting TAPM provinsi Jambi mengungkapkan Manfaat Rembuk Stunting bagi Desa: 1. Menentukan Arah Kebijakan : Desa dapat merumuskan langkah nyata pencegahan dan penanganan stunting. 2.   Sinergi Lintas Sektor : Menguatkan kolaborasi antara pemerintah desa, dengan Kader KPM,Posyandu dan masyarakat yang perduli dengan kesehatan masyarakat dalam forum Rum...